:
JambiEkspress.Com | ArtaSariMediaGroup ~ Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, telah mengundang perhatian publik yang luas.
Namun, di balik bencana alam ini, ada suara keras yang menyoroti penyebab yang lebih mendalam. Susno Duadji, mantan jenderal polisi yang terkenal dengan keberaniannya dalam mengungkap berbagai masalah, berani buka suara mengenai penyebab bencana tersebut.
Menurut Susno, banjir yang menggenangi sejumlah wilayah di Sumatera bukan semata-mata akibat cuaca ekstrem, tetapi lebih karena ulah manusia—terutama keserakahan yang dilakukan oleh segelintir penguasa dan pihak yang berwenang.
“Banjir Sumatera ini adalah hasil dari ulah penguasa dan keserakahan manusia yang merusak alam, mempermudah distribusi izin tanpa kontrol yang ketat, serta membiarkan kerusakan hutan terjadi tanpa adanya tindakan nyata dari pihak berwenang,” tegas Susno dalam wawancara eksklusif yang dilakukan beberapa waktu lalu.
Bencana Akibat Kebijakan Buruk, Bukan Musibah Alam
Susno lebih lanjut menegaskan bahwa bencana seperti ini bukanlah “musibah alami” yang tidak bisa dihindari, melainkan “konsekuensi dari kebijakan yang buruk”.
Menurutnya, para pejabat yang bertanggung jawab sering kali pura-pura tidak mengetahui penyebab sebenarnya dari bencana besar ini. Mereka lebih sibuk membicarakan cuaca ekstrem, tanpa mau menyentuh akar masalah—yakni tata kelola lingkungan yang amburadul dan kebijakan yang memberi peluang bagi eksploitasi alam tanpa memperhatikan keberlanjutannya.
“Penyebab sebenarnya adalah kebijakan yang gagal dalam menjaga keseimbangan alam. Hutan-hutan kita yang menjadi penyangga kehidupan, banyak yang dibabat untuk kepentingan bisnis, tambang, dan perkebunan besar.
Izin-izin yang diberikan tanpa kontrol yang ketat hanya memperburuk kondisi,” ujar Susno dengan nada geram. “Akibatnya, ketika hujan turun, tanah yang sudah gundul tak lagi mampu menyerap air, yang berujung pada banjir yang merendam pemukiman dan merusak infrastruktur.”
Tuduhan Susno bukan tanpa alasan. Data dari sejumlah lembaga lingkungan hidup menunjukkan bahwa deforestasi yang tak terkendali di beberapa kawasan di Sumatera telah memperburuk kondisi ekosistem, membuat tanah kehilangan daya serap air, dan meningkatkan risiko longsor serta banjir besar.
Aktivitas ilegal seperti pembalakan liar juga tak jarang melibatkan oknum-oknum yang memiliki kedekatan dengan pejabat daerah.
Sosok Rajo Ameh : Desakan agar Bencana Dinyatakan Sebagai Bencana Nasional
Di sisi lain, ada pula suara lantang dari Rajo Ameh, seorang Ketua Dewan Pendiri Nasional Organisasi KMP Keluarga Minang Perantauan yang juga mantan Jurnalis Profesional dari alumni Jawapos yang turut menyerukan agar bencana yang menimpa tiga provinsi di Pulau Sumatera segera mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah pusat.
Rajo Ameh mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto segera menyatakan bencana ini sebagai bencana nasional, agar upaya pemulihan dan rekonstruksi dapat dimulai dengan segera.
“Kita berharap Presiden Prabowo segera bertindak. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sudah sangat parah.
Selain kerusakan fisik yang besar, banyak daerah yang terisolir, sulit dijangkau dari darat, dan membutuhkan peralatan khusus untuk memulihkan akses ke daerah-daerah ini.
Kita perlu mengakui bahwa ini bukan hanya bencana lokal, tetapi sudah menjadi bencana yang skalanya lebih besar dan membutuhkan intervensi nasional,” ungkap Rajo Ameh.
Lebih lanjut, Rajo Ameh menegaskan bahwa jika pemerintah pusat segera menyatakan bencana ini sebagai bencana nasional, maka bantuan dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun internasional, akan lebih mudah untuk disalurkan.
“Banyak daerah yang tidak terjangkau oleh jalur darat, dan ini membutuhkan jalur alternatif dan peralatan yang lebih canggih. Dengan status bencana nasional, akan lebih mudah bagi pemerintah untuk mengerahkan sumber daya dan membantu daerah-daerah ini,” jelasnya.
Tantangan Pemulihan : Infrastruktur dan Daerah Terisolir
Salah satu tantangan besar dalam penanganan bencana ini adalah akses ke daerah-daerah terisolir. Beberapa wilayah yang terdampak parah oleh banjir, seperti di daerah dataran tinggi dan pesisir, terputus dari jalur transportasi utama, membuat upaya penyelamatan dan pemulihan menjadi lebih rumit.
Banyak jalan yang hancur, jembatan yang runtuh, serta area yang sulit dijangkau dengan kendaraan biasa. Banjir juga menyebabkan kerusakan pada infrastruktur penting seperti listrik, telekomunikasi, dan fasilitas kesehatan, yang semakin memperburuk kondisi.
“Keputusan untuk menyatakan bencana ini sebagai bencana nasional sangat penting.
Tanpa bantuan yang terorganisir secara nasional, kita akan kesulitan memberikan bantuan yang cukup kepada daerah-daerah yang terisolir,” ujar Rajo Ameh, yang juga menyoroti perlunya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana ini.
Pentingnya Penataan Ulang Tata Kelola Lingkungan dan Sumber Daya Alam
Sementara itu, terkait dengan pernyataan Susno Duadji mengenai keserakahan manusia, isu tentang penataan ulang tata kelola sumber daya alam di Indonesia kembali mencuat.
Pembalakan liar, konversi lahan untuk perkebunan dan pertambangan, serta pengelolaan lingkungan yang tidak berkelanjutan telah menjadi masalah yang mengakar dalam sistem pemerintahan.
Menurut berbagai pakar lingkungan, Indonesia membutuhkan kebijakan yang lebih tegas dan berorientasi pada keberlanjutan, bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek dengan mengorbankan alam.
“Kita harus berhenti memperlakukan alam seperti komoditas yang bisa diperas habis. Hutan kita, sungai kita, tanah kita adalah aset yang harus dijaga.
Jika kita terus menerus membiarkan kerusakan ini terjadi, bencana akan semakin sering datang. Kita membutuhkan reformasi kebijakan yang serius,” kata seorang ahli lingkungan yang tidak ingin disebutkan namanya.
Solusi untuk Bencana dan Krisis Lingkungan
Bencana banjir yang melanda Sumatera menunjukkan betapa rapuhnya ekosistem kita jika tidak dikelola dengan bijak.
Meskipun faktor cuaca ekstrem memainkan peran, namun kerusakan yang disebabkan oleh manusia—terutama kebijakan yang buruk dan keserakahan dalam mengelola sumber daya alam—adalah akar masalah yang perlu segera diatasi.
Apakah pemerintah akan mendengarkan seruan Rajo Ameh untuk menjadikan bencana ini sebagai bencana nasional?
Ataukah kita akan terus melihat bencana-bencana serupa terjadi akibat kelalaian dalam pengelolaan lingkungan? Yang jelas, ini adalah panggilan untuk melakukan reformasi besar dalam kebijakan tata kelola sumber daya alam dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana secara nasional. | JambiEkspress.Com | */Redaksi | *** |
oke